JAKARTA - Perubahan dinamika global dan kompleksitas ancaman modern menuntut kesiapan pertahanan negara yang tidak lagi bersifat konvensional.
Dalam konteks inilah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk terus bertransformasi agar tetap relevan sebagai penjaga kedaulatan negara. Pemerintah menilai, kekuatan pertahanan nasional harus dibangun secara adaptif, solid, dan berorientasi ke depan demi menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan pengarahan strategis kepada jajaran pimpinan TNI dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di GOR A. Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa. Dalam arahannya, Menhan menekankan posisi krusial TNI sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
TNI sebagai Garda Terdepan Kedaulatan Negara
Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa TNI memiliki peran yang tidak tergantikan dalam sistem pertahanan nasional. Keberadaan TNI bukan hanya sebagai alat negara di bidang pertahanan, tetapi juga simbol kekuatan dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, kesiapan dan ketangguhan TNI harus terus diperkuat secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan ke depan semakin kompleks, mencakup berbagai dimensi, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, hingga keamanan nonmiliter. Dalam situasi tersebut, TNI dituntut untuk mampu beradaptasi dengan cepat tanpa meninggalkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional.
Menurut Menhan, mempertahankan pola lama tanpa pembaruan hanya akan membuat kekuatan pertahanan tertinggal. Karena itu, ia menekankan perlunya perubahan mendasar dalam pembangunan kekuatan TNI mulai tahun 2026.
Revitalisasi Pembangunan Kekuatan TNI Mulai 2026
Sjafrie menekankan bahwa mulai tahun 2026, pembangunan kekuatan TNI harus mengalami revitalisasi secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak lagi terpaku pada pola pikir masa lalu, melainkan fokus pada langkah-langkah strategis yang berorientasi ke masa depan.
“Kita harus menekankan revitalisasi dan melaksanakan revolusi terhadap pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Mulai tahun 2026 ini, sampai ke depan, kita harus terus bergerak maju,” ucap Sjafrie.
Menurutnya, revolusi pembangunan kekuatan TNI bukan semata soal modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga mencakup pembaruan doktrin, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem organisasi dan manajemen pertahanan.
Menhan menilai, kebijakan pertahanan yang adaptif menjadi kunci agar TNI mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Dengan pendekatan tersebut, TNI diharapkan tidak hanya siap menghadapi ancaman konvensional, tetapi juga berbagai bentuk ancaman baru yang bersifat multidimensi.
Ancaman Modern dan Perlindungan Sumber Daya Alam
Dalam arahannya, Sjafrie juga menyoroti perubahan karakter ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa ancaman modern tidak lagi terbatas pada konflik bersenjata secara fisik, melainkan juga mencakup upaya sistematis pihak asing untuk menguasai atau melemahkan kedaulatan Indonesia melalui berbagai cara.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Menhan adalah perlindungan terhadap kekayaan sumber daya alam nasional. Menurutnya, sumber daya alam merupakan aset strategis bangsa yang harus dijaga sebagai bagian dari pertahanan semesta.
Ia mengingatkan bahwa potensi ancaman terhadap sumber daya alam dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui tekanan ekonomi, eksploitasi ilegal, maupun intervensi kepentingan asing. Dalam konteks ini, TNI memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tetap berada dalam kendali bangsa sendiri.
Karena itu, kesiapan TNI dalam menjalankan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dinilai mutlak. Kedua jenis operasi tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan strategi pertahanan yang saling melengkapi.
Kesiapan OMP dan OMSP sebagai Pilar Pertahanan
Menhan menekankan bahwa kemampuan TNI dalam melaksanakan OMP dan OMSP merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. OMP tetap menjadi kemampuan inti dalam menghadapi ancaman bersenjata, sementara OMSP berperan penting dalam menghadapi ancaman nonmiliter, termasuk bencana alam, keamanan maritim, dan stabilitas nasional.
Menurutnya, kesiapan tersebut harus dibangun secara berimbang agar TNI mampu merespons berbagai situasi dengan cepat dan tepat. Ia menilai bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas TNI akan menjadi penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan keamanan di masa depan.
Pendekatan pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa juga dinilai perlu terus diperkuat. Dalam hal ini, TNI berperan sebagai penggerak utama yang memastikan sinergi antara kekuatan militer dan potensi nasional lainnya berjalan secara efektif.
Soliditas Internal TNI Jadi Modal Utama Bangsa
Menutup arahannya, Menhan Sjafrie memberikan apresiasi atas soliditas yang saat ini terbangun di tubuh TNI. Ia menilai bahwa kekompakan dan kebersamaan antarunsur, mulai dari pimpinan hingga prajurit di lapangan, merupakan modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan negara.
“Saya melihat bahwa TNI sekarang kompak, solid. Baik di antara satuan-satuan yang ada di lapangan sampai ke tingkat para kepala staf angkatan dan sampai kepada tingkat Panglima TNI. Tentunya ini sangat kita perlukan agar supaya tugas dan tanggung jawab negara bisa menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh TNI,” kata Menhan.
Rapim TNI Tahun 2026 ini turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, para kepala staf angkatan, serta sekitar 500 perwira tinggi dari seluruh matra. Kehadiran para pimpinan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat TNI sebagai benteng kedaulatan negara yang adaptif, solid, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
