JAKARTA - Penguatan kesiapan transportasi udara menjadi perhatian utama pemerintah dalam menghadapi risiko bencana.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui forum koordinasi lintas sektor penerbangan. Langkah ini menegaskan peran strategis transportasi udara dalam kondisi darurat.
Kementerian Perhubungan menyampaikan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sistem dilakukan agar layanan penerbangan tetap andal saat bencana terjadi.
Kesiapsiagaan dinilai penting mengingat kondisi geografis Indonesia. Banyak wilayah memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam. Transportasi udara diposisikan sebagai elemen vital dalam sistem penanggulangan bencana.
Sinergi Lintas Instansi Perkuat Sistem Penerbangan
Rapat koordinasi melibatkan berbagai unsur terkait sektor penerbangan. Hadir pemerintah daerah, TNI, Polri, operator bandar udara, dan maskapai penerbangan. Keterlibatan berbagai pihak memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional.
Forum ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Achmad Setiyo Prabowo. Kehadiran AirNav Indonesia dan BMKG menegaskan pentingnya integrasi navigasi dan informasi cuaca. Unit Penyelenggara Bandar Udara di wilayah kerja OBU VI turut menjadi bagian penting dalam diskusi.
Kolaborasi lintas sektor dinilai sebagai fondasi utama kesiapsiagaan. Setiap pihak memiliki peran spesifik dalam menghadapi kondisi darurat. Sinergi ini diharapkan menciptakan respons yang cepat dan terkoordinasi.
Transportasi Udara sebagai Jalur Kehidupan Bencana
Tema rapat menekankan kesiapan transportasi udara di kawasan rawan bencana. Pendekatan keselamatan, keamanan, dan pemulihan cepat menjadi fokus utama. Tema tersebut mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi sektor penerbangan.
Achmad Setiyo Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berada di kawasan ring of fire. Risiko gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi terus meningkat. Perubahan iklim turut memperbesar potensi gangguan infrastruktur.
Dalam kondisi tersebut, transportasi udara memiliki peran vital. Jalur udara menjadi lifeline ketika akses darat dan laut terputus. Fungsi ini menjadikan bandara sebagai aset strategis nasional.
“Transportasi udara menjadi tulang punggung dalam evakuasi korban, distribusi bantuan kemanusiaan, mobilisasi personel, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana,” tegas Achmad Setiyo. Pernyataan ini menegaskan peran krusial penerbangan dalam situasi darurat. Kesiapan sistem menjadi faktor penentu keselamatan.
Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Operasional Bandara
Sebagai langkah konkret, Kementerian Perhubungan memperkuat konsep resilient infrastructure. Bandara tidak hanya diposisikan sebagai simpul transportasi. Fungsinya diperluas menjadi pusat respons bencana dan logistik kemanusiaan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bekerja sama dengan pengelola bandar udara. Sejumlah bandara di wilayah Sumatera telah disiapkan untuk tetap beroperasi saat darurat. Kesiapan ini mencakup aspek teknis dan operasional.
Bandara yang tangguh dinilai mampu menjaga konektivitas wilayah terdampak. Operasional darurat memungkinkan distribusi bantuan berjalan lancar. Pendekatan ini mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Rekomendasi Strategis Perkuat Ketangguhan Sistem
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI, Purnama Pangalinan, menyampaikan hasil rekomendasi rapat. Rekomendasi difokuskan pada penguatan ketangguhan transportasi udara. Pendekatan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Rekomendasi mencakup penguatan koordinasi lintas instansi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Penyusunan protokol terpadu dilakukan bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan AirNav Indonesia.
Kesepakatan juga mencakup peningkatan kapasitas teknis personel otoritas bandar udara. Fokus diarahkan pada kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. Pengawasan penerbangan sipil asing dalam kondisi darurat turut diperkuat.
Rapat juga menekankan integrasi tata kelola dan SOP lintas instansi. Pelaksanaan latihan kesiapsiagaan dilakukan secara berkala. Langkah ini memastikan kesiapan tetap terjaga.
Kolaborasi dengan lembaga pendidikan penerbangan turut menjadi perhatian. PPI Curug dan Poltekbang Palembang didorong terlibat dalam pelatihan dan simulasi terpadu. Pendekatan ini memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, penyusunan dan evaluasi dokumen Get Airport Ready for Disaster menjadi fokus lanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin keselamatan. Keberlanjutan operasi penerbangan darurat menjadi tujuan utama.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan hasil rekomendasi ini secara konsisten untuk memperkuat ketangguhan sistem transportasi udara di kawasan rawan bencana,” ujar Purnama Pangalinan. Harapan tersebut menegaskan pentingnya komitmen bersama. Ketangguhan sistem bergantung pada konsistensi implementasi.