JAKARTA - Kesiapan fasilitas publik menjadi faktor krusial dalam pengoperasian transportasi massal modern di kawasan perkotaan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) saat melakukan peninjauan langsung ke proyek Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Monas. Penilaian tersebut menegaskan bahwa Stasiun MRT Monas telah direncanakan dengan baik dari berbagai aspek, mulai dari konstruksi hingga pelayanan publik yang akan digunakan masyarakat.
Peninjauan lapangan dilakukan sebagai bagian dari komitmen Ombudsman RI untuk memastikan bahwa setiap infrastruktur strategis nasional tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi standar pelayanan publik, keselamatan, dan aksesibilitas. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perencanaan fasilitas Stasiun MRT Monas telah melalui proses yang matang dan terstruktur.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan keyakinannya bahwa ketika MRT Jakarta Tahap 2 mulai beroperasi, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat akan memenuhi standar yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Penilaian ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang menantikan kehadiran transportasi publik bawah tanah yang aman, nyaman, dan andal.
Peninjauan Ombudsman Fokus pada Kesiapan Fasilitas Publik
Ombudsman RI memberikan perhatian serius terhadap kesiapan fasilitas publik yang akan digunakan masyarakat di Stasiun MRT Monas. Oleh karena itu, ORI melakukan peninjauan lapangan secara menyeluruh untuk melihat langsung kondisi konstruksi serta fasilitas pendukung yang tengah dipersiapkan.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan pada Kamis (5/2), pihaknya memperoleh gambaran kesiapan yang cukup baik, baik dari sisi konstruksi maupun perencanaan fasilitas pendukung.
"Saya meyakini bahwa ketika MRT Tahap 2 beroperasi, standar pelayanan yang diterapkan akan memenuhi standar nasional maupun internasional, khususnya untuk transportasi bawah tanah," ujar Najih, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut Najih, kesiapan tersebut mencerminkan keseriusan pengelola proyek dalam menghadirkan layanan transportasi massal yang berorientasi pada kebutuhan publik. Hal ini juga menunjukkan bahwa aspek pelayanan telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap.
Fasilitas Keselamatan dan Aksesibilitas Jadi Perhatian Utama
Dalam peninjauan tersebut, Ombudsman RI menelusuri berbagai fasilitas yang nantinya akan digunakan oleh penumpang. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pintu masuk dan keluar stasiun, sistem keamanan, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada fasilitas kesehatan, toilet, serta fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Ombudsman menilai bahwa aspek aksesibilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam pelayanan transportasi publik modern, terutama di kota besar seperti Jakarta.
Tak hanya itu, sarana kebencanaan juga menjadi fokus penilaian. Fasilitas antisipasi terhadap potensi kebakaran dan gempa diperiksa untuk memastikan bahwa standar keselamatan telah dipenuhi. Langkah ini dinilai penting mengingat Stasiun MRT Monas merupakan fasilitas transportasi bawah tanah yang memiliki risiko tersendiri.
Melalui peninjauan tersebut, Ombudsman RI ingin memastikan bahwa masyarakat nantinya dapat menggunakan MRT dengan rasa aman dan nyaman, tanpa terkendala oleh minimnya fasilitas pendukung.
Peran SDM Lokal dalam Pembangunan MRT Tahap 2
Selain menyoroti kesiapan fasilitas fisik, Ombudsman RI juga memberikan perhatian pada aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan MRT Jakarta Tahap 2. Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus menilai keterlibatan tenaga kerja Indonesia dalam proyek ini sebagai indikator positif.
Menurut Bobby, semakin besarnya peran tenaga kerja lokal menunjukkan adanya proses alih teknologi dalam pembangunan transportasi massal modern di Indonesia.
“Pembangunan MRT tahap kedua ini semakin banyak melibatkan tenaga kerja Indonesia. Ini menggembirakan karena ada alih pengetahuan dan kemampuan," ungkap Bobby.
Ia berharap ke depan, pembangunan MRT dapat sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa ketergantungan pada pihak luar. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas nasional dalam bidang teknologi dan infrastruktur.
Bobby juga menambahkan bahwa pembangunan terowongan MRT merupakan lompatan teknologi yang signifikan bagi sistem transportasi nasional. Meski saat ini masih mendapat dukungan teknologi dari Jepang, proses pembelajaran yang terjadi dinilai sangat penting untuk kemandirian di masa mendatang.
Harapan MRT Jakarta terhadap Kelancaran Proyek Tahap 2A
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi MRT Jakarta Risa Olivia menyampaikan harapannya agar pembangunan MRT Jakarta CP 201 Monas dapat berjalan lancar hingga tahap operasional.
“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar hingga dapat beroperasi untuk rute tahap 2A, termasuk Stasiun Monas dan dua stasiun lainnya, serta berkelanjutan hingga ke kawasan kota. Dukungan dari Ombudsman RI tentu sangat berarti bagi kelancaran proyek ini,” ujar Risa.
Menurut Risa, dukungan dan pengawasan dari lembaga seperti Ombudsman RI memberikan dorongan positif bagi pengelola proyek untuk terus menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini juga menjadi bentuk sinergi antara lembaga negara dalam memastikan keberhasilan proyek infrastruktur strategis.
Komitmen Ombudsman Kawal Infrastruktur Berorientasi Pelayanan Publik
Melalui kunjungan lapangan ke Stasiun MRT Monas, Ombudsman RI kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis nasional. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga pada pemenuhan standar pelayanan publik.
ORI menekankan pentingnya keselamatan, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan MRT Jakarta Tahap 2 dapat menjadi moda transportasi publik yang benar-benar menjawab kebutuhan warga dan mendukung mobilitas perkotaan secara berkelanjutan.
Kesiapan fasilitas di Stasiun MRT Monas menjadi contoh bahwa pembangunan infrastruktur modern harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik. Ombudsman RI memastikan bahwa prinsip tersebut tetap terjaga hingga stasiun mulai beroperasi dan digunakan oleh masyarakat luas.