JAKARTA - Program pembangunan perumahan kembali menjadi sorotan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menilai sektor perumahan memiliki peran strategis karena mampu memberikan dampak ekonomi yang luas melalui berbagai sektor pendukung. Optimisme tersebut kembali disampaikan saat dimulainya pembangunan hunian subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang Selatan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menilai sektor perumahan dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kontribusi dari pembangunan perumahan bahkan bisa mencapai sekitar 1,5 persen hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Pandangan tersebut muncul seiring dengan besarnya kebutuhan hunian di Indonesia yang masih belum terpenuhi. Dengan jumlah masyarakat yang masih menunggu akses terhadap rumah layak huni, sektor perumahan dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menjawab kebutuhan sosial masyarakat.
“Saya amat yakin bahwa kita akan mencapai [pertumbuhan ekonomi] 8%, karena dari perumahan saja kami hitung sudah 1,5% sampai 2%,” ujarnya dalam agenda groundbreaking Rusun Subsidi Meikarta di Cikarang Selatan.
Multiplier Effect Sektor Perumahan bagi Ekonomi
Hashim menjelaskan bahwa industri perumahan memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang sangat tinggi. Dalam perhitungannya, dampak ekonomi dari sektor ini bisa mencapai 1,5 hingga lima kali lipat dari nilai investasi yang ditanamkan.
Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pembangunan properti dan perumahan dinilai mampu memicu aktivitas ekonomi yang lebih luas. Hal ini terjadi karena pembangunan rumah tidak hanya melibatkan sektor konstruksi, tetapi juga berbagai industri lain yang terhubung dalam rantai pasoknya.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas Perumahan, terdapat sekitar 185 subsektor ekonomi yang terkait langsung dengan kegiatan pembangunan properti, konstruksi, dan perumahan. Mulai dari industri bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga sektor transportasi dan logistik.
Keterkaitan yang luas tersebut membuat sektor perumahan menjadi salah satu pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika pembangunan perumahan meningkat, berbagai sektor pendukung juga ikut bergerak sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Hashim juga menilai bahwa pembangunan perumahan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Program 3 Juta Rumah untuk Dorong Pertumbuhan
Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, pemerintah menempatkan program pembangunan perumahan sebagai salah satu prioritas utama. Hashim menyebut bahwa target pembangunan hunian dalam skala besar menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi.
“Sebetulnya cita-cita kita 3 juta apartemen rumah tiap tahun. Kenapa? Karena waktu saya ditugaskan untuk ikut menyusun program pemerintah 2 tahun lalu adalah agar bagaimana kita bisa mendorong ekonomi kita? Bagaimana kita bisa mencapai 8% pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Program pembangunan jutaan rumah setiap tahun dinilai dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Selain menciptakan lapangan kerja baru, pembangunan tersebut juga mendorong pertumbuhan berbagai sektor industri yang terlibat dalam proses pembangunan.
Dengan mempercepat pembangunan perumahan, pemerintah berharap dapat menciptakan siklus ekonomi yang lebih kuat. Aktivitas konstruksi yang meningkat akan memicu peningkatan produksi bahan bangunan, kebutuhan tenaga kerja, hingga aktivitas perdagangan.
Oleh karena itu, sektor perumahan dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kebutuhan Rumah Masih Sangat Tinggi
Selain memiliki potensi ekonomi yang besar, sektor perumahan juga menghadapi tantangan berupa tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak. Data Satgas Perumahan menunjukkan bahwa jumlah keluarga yang masih menunggu akses rumah layak huni masih sangat besar.
Hashim merinci bahwa saat ini terdapat sekitar 9 juta hingga 15 juta keluarga yang masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan rumah yang layak. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan di Indonesia masih jauh dari terpenuhi.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan perumahan perlu dipercepat. Pemerintah melihat bahwa pemenuhan kebutuhan hunian tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi secara luas.
Selain backlog perumahan tersebut, masih terdapat pula jutaan keluarga yang saat ini tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Hashim menyebut bahwa sekitar 27 juta keluarga di Indonesia masih menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Situasi ini memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan hunian yang memadai bagi masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, sektor perumahan dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Rusun Subsidi Meikarta untuk Percepat Pasokan Hunian
Dalam rangka mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat, pemerintah juga mendorong pembangunan rumah susun subsidi sebagai salah satu solusi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa program pembangunan hunian pada tahun ini akan difokuskan pada pengembangan rumah susun.
Langkah ini diambil untuk mempercepat penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
“Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi,” kata Ara.
Salah satu proyek yang menjadi bagian dari program tersebut adalah pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta. Proyek ini akan dikembangkan bersama dengan Lippo Group dan menjadi tahap awal dari pengembangan hunian vertikal bagi masyarakat.
Pembangunan rusun subsidi Meikarta secara resmi dimulai pada Minggu (8/3/2026). Proyek tersebut akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 30 hektare.
Dalam laporannya, proyek ini ditargetkan dapat menyediakan hingga 140.000 unit rumah susun subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan jumlah unit yang besar, proyek tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi backlog perumahan sekaligus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.